Jurnalistik murni atau jurnalistik yang sesungguhnya adalah jurnalistik yang beritanya mengandung kebenaran,aktual,akuran,objektif. Selain itu harus mengandung nilai-nilai dalam berita seperti :
Ø aktualisasi,dimana unsur waktu sangat penting karena menyangkut kesegaran berita yang di laporkan
Ø tenar,makin terkenal seseorang maka akan semakin di buru oleh pemburu berita
Ø kejelasan,semenarik apapun berita tapi jika tidak jelas kejadiannya maka tidak akan mendapat perhatian masyarakat
Ø kejutan,peristiwa yang luar biasa mempunyai nilai berita yang tinggi
Ø kedekatan,pembaca cenderung tertarik dengan berita-berita yang dekat dengan dirinya
Ø dampak,berita yang berdampak atau menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan manusia
Ø konflik,perseteruan antar kelompok akan menjadi berita yang menarik
Ø makna kemanusiaan,
Berbeda jauh dengan jurnalistik infotaiment yang jurnalistik ini adalah berita yang cacat. Berita seharusnya tidak boleh memasukan interpretasi dan opini. Infotainmen juga cenderung mempertajam konflik, menampilkan visualisasi tidak sesuai dengan berita dan narasi yang mengandung opini. Selain itu, infotainmen juga kerap memberitakan hal yang tidak penting bagi publik.
Dampaknya, masyarakat cenderung menganggap (berita) itu benar. Jika faktanya benar tidak apa-apa, tapi jika faktanya salah opini masyarakat yang terbentuk bisa salah. Dampaknya buruk bagi masyarakat. Cara kerja jurnalisme dibatasi standar-standar dan kode etik, baik itu cara mencari informasi, memilah informasi, maupun cara mengemasnya kepada publik. Sedangkan dalam infotainment,standar-standarinitakdipenuhi,bahkantidak digunakan
Infotainment mengabaikan beberapa prinsip dasar jurnalisme, seperti menghormati no comment, hak tidak memberikan informasi (embargo), dan sebagainya. Dalam hal penyajian, infotainmentmenggunakan bahasa-bahasa hiburan, bukan standar bahasa jurnalisme. Beritanya juga sering bercampur dengan iklan tanpa batasan yang jelas.Begitu juga organisasinya. Jurnalisme dikerjakan oleh redaksi,sedangkan infotainment dikerjakan oleh rumah-rumah produksi. Memang ada beberapa produk infotainment yang diproduksi secarainhouse oleh perusahaan stasiun televisi, bahkan ada yang bagian dari redaksi. Tapi secara umum,infotainment diproduksi oleh perusahaan-perusahaan production house hiburan.
Infotainment mengabaikan beberapa prinsip dasar jurnalisme, seperti menghormati no comment, hak tidak memberikan informasi (embargo), dan sebagainya. Dalam hal penyajian, infotainmentmenggunakan bahasa-bahasa hiburan, bukan standar bahasa jurnalisme. Beritanya juga sering bercampur dengan iklan tanpa batasan yang jelas.Begitu juga organisasinya. Jurnalisme dikerjakan oleh redaksi,sedangkan infotainment dikerjakan oleh rumah-rumah produksi. Memang ada beberapa produk infotainment yang diproduksi secarainhouse oleh perusahaan stasiun televisi, bahkan ada yang bagian dari redaksi. Tapi secara umum,infotainment diproduksi oleh perusahaan-perusahaan production house hiburan.
Kesalahan infotainment bermula dari konsep dasarnya. Konsep infotainment adalah melayani hiburan masyarakat melalui informasi-informasi yang menarik. Ini berkebalikan dengan konsep dasar jurnalisme yang melayani hak masyarakat untuk mendapat informasi yang berguna, benar, dan akurat.
Perbedaan ini menempatkan keduanya dalam ranah yang berbeda: satu ranah informasi dan satunya ranah hiburan. Sebetulnya tidak menjadi masalah bila infotainment tetap ada. kalau itu hiburan, maka harus berada dalam koridor hiburan. Kalau infotainment mengaku jurnalisme, maka ia harus mentransformasi diri menjadi jurnalisme secara sempurna. Caranya dengan mengganti objek pemberitaan, mengubah organisasi produksinya, menata cara kerjanya, mematuhi kode etik jurnalistik, dan memperbaiki penyajiannya sesuai kaidah jurnalisme.
Kisruh seputar tayangan infotainmen rupanya mendapat respons dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam musyawarahnya yang berakhir hari ini, Majelis memutuskan menonton infotainmen hukumnya haram.
Menonton, membaca, dan atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip dan hal-hal lain sejenis terkait hukumnya haram," ujar Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am, usai membacakan hasil Komisi C Fatwa Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia.
Tapi, kata Asrorun status itu hukum itu bisa batal dengan beberapa alasan. Yakni tayangan infotainmen itu untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan, meminta pertolongan atau meminta fatwa hukum.
Tugas :
ETIKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN MEDIA MASSA
SITTI RAHMAH
C1D1 09 063
ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar